BATAM (SALAM-ONLINE): Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) M Sani kaget mendengar laporan Pulau Semakau, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakangpadang, Batam, Kepri masuk di peta Singapura.
“Saya saja baru tahu masalah ini. Nanti akan saya telepon Wali Kota Batam dan menanyakan masalah ini langsung,” katanya.
Dia juga berjanji menanyakan masalah itu kepada konsul Singapura di Jakarta, mengapa wilayah yang jelas-jelas milik Kepri dimasukkan ke dalam peta negara Singa itu.
Namun begitu, Sani mengelak. Masalah ini, katanya, bukan urusan Pemprov Kepri. Sebab menurut prosedural, kalau untuk urusan luar negeri, masalah ini harus ditangani oleh Menteri Luar Negeri.
“Kami akan coba menghubungi staf Menteri Luar Negeri. Karena urusan luar negeri tidak dimasukkan ke dalam otonomi. Ini sifatnya G to G. Secepatnya saya akan menyiapkan pengaduan tersebut kepada Menteri Luar Negeri,” ujarnya.
Sementara masyarakat Pulau Belakangpadang mendesak Menteri Luar Negeri memberikan peringatan keras kepada Singapura.
Masyarakat di sana, tidak rela Singapura mengklaim pulau itu sebagai miliknya. Selama ini, pemerintah pusat hanya diam.
“Jangan sampai masalah Sipadan dan Ligitan terulang kembali di Batam,” kata Ketua Jembatan Pemuda Tempatan (Jebat) Belakangpadang Amiruddin, seperti dikutip Media Indonesia, Jumat (18/1/2013).
Menurut dia, aktivitas kapal dari Singapura juga sudah sering terjadi bahkan sudah ada perusahaan biro perjalanan Singapura yang membawa turis mancanegara untuk mengunjungi pulau yang terkenal memiliki pasir pantai yang bersih itu. Jarak dari Singapura ke Pulau Semakau sekitar 5 kilometer saja.
Hal senada juga dikatakan oleh Sekretaris Ikatan Putra-Putri (Ikrar) Batam Irawan. Menurutnya, kesalahan ini terjadi karena pemerintah pusat tidak memberikan perhatian khusus kepada pulau-pulau di daerah perbatasan, akibatnya pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tersebut masuk dalam peta Singapura.
“Pemerintah kita yang tidak tegas. Ini seharusnya dicarikan solusinya. Jangan diam saja. Padahal menurut informasi yang kami terima pulau tersebut juga dimanfaatkan penyelundup BBM untuk bongkar muat BBM,” katanya.
Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Muzani menilai ada kesalahan pada pihak Singapura yang mencantumkan Pulau Semakau Kecamatan Belakangpadang, Kota Batam, Kepulauan Riau, di dalam peta negara itu. Kekeliruan itu perlu ditelusuri.
Lebih lanjut ia mengatakan daerah terdepan Indonesia perlu mendapat perhatian serius agar tidak ada sedikit pun yang diklaim oleh pihak luar. “Kita harus serius memahami bahwa seluruh kekayaan Indonesia itu untuk dijaga. Jangan biarkan seinci pun dicaplok pihak asing,” katanya.
Ia juga berharap semua pihak, terlebih pemerintah, memiliki rasa komitmen yang kuat untuk menjaga bumi serta alam Indonesia.
Sebelumnya diberitakan, Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia (YPMI) menyebutkan Pulau Semakau yang berada di Kecamatan Belakangpadang, Kota Batam, tercantum dalam peta negara Singapura.
Ketua Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia Nada Faza Soraya menduga ada pencaplokan pulau terdepan RI oleh Singapura. “Kami lihat di peta, Semakau itu masuk peta Singapura,” ujarnya, Kamis (17/1/2013).
Seperti yang sudah-sudah, Indonesia gagap dalam hal pulaunya dicaplok asing. Seakan tak berkepentingan dan tak peduli wilayahnya dicaplok. Maka, jangan salahkan jika ada sementara pihak yang menuding ada mafia yang membisniskan pulau-pulau di Indonesia dengan menjualnya ke tangan asing.
Seriuskah pemerintah yang berkuasa sekarang mengurus negeri ini? Sampai kapan republik ini terus jadi pecundang? (metrotvnews/salam-online)