Pimpinan Ikhwanul Muslimin Diburu, Konflik Makin Meruncing
KAIRO (SALAM-ONLINE): Kejaksaan Mesir mengeluarkan surat penangkapan untuk Mursyid ‘Aam Ikhwanul Muslimin (IM) Dr Mohammad Badi’ dalam kaitannya dengan kekerasan maut di Kairo menyusul kemarahan kelompok pro Presiden Mohammad Mursi atas penggulingannya oleh militer.
Badi’ dan sejumlah pemimpin senior Ikhwanul Muslimin diburu atas dugaan menghasut kekerasan maut hari Senin lalu di luar markas besar Garda Republik dimana pendukung Mursi menuntut pembebasannya.
Mursi saat ini masih ditahan di sebuah tempat yang aman demi keselamatannya, kata juru bicara kementerian luar negeri Badr Abdelatty. “Sampai detik ini dia tidak dikenai tuduhan apa-apa.”
Surat perintah penangkapan Badi’ ini akan mempersulit upaya perdana menteri sementara Hazem al-Beblawi dalam merengkuh kubu “Islam politik”, padahal pada saat bersamaan dia sedang berupaya membentuk pemerintah sipil sementara. Upaya penangkapan pimpinan Ikhwan ini hanya makin memperuncing konflik.
Padahal Al-Beblawe, mantan menteri keuangan yang berhaluan liberal ini, Rabu (3/7/2013) lalu sudah mulai membentuk kabinetny dan siap menawarkan sejumlah pos menteri kepada Ikhwanul Muslimin, seperti dilansir kantor berita Mesir MENA, Rabu (3/7/2013).
Namun Ikhwanul Muslimin menolak tawaran ini. “Kami tidak bersepakat dengan para pemberontak. Kami menolak semua hal yang berasal dari kudeta ini,” kata juru bicara Ikhwanul Muslimin Thareq al-Mursi kepada AFP.
Jumat (5/7/2013) pekan lalu Badi’ menyampaikan sebuah pidato lantang yang mengutarakan sumpah bahwa para aktivis Ikhwanul Muslimin akan membanjiri jalanan dengan berjuta-juta orang sampai status kepresidenan Mursi dipulihkan.
Setelah pembantaian hari Senin (8/7/2013) lalu Ikhwanul Muslimin menyerukan perlawanan.
Presiden sementara Adly Mansour telah menyusun jadwal pemilu awal tahun depan, di samping mengangkat Beblawi sebagai perdana menteri dan peraih Nobel Perdamaian Mohamed ElBaradei sebagai wakil presiden bidang hubungan luar negeri.
Para penentang dan pendukung Mursi sama-sama mengkritik dekrit terbitan Mansour untuk mencampakkan konstitusi yang diusulkan kubu Islam. Ini mengantarkan Mesir kian terbelah.
Ikhwanul Muslimin telah menyatakan menolak dekrit itu, karena dianggap dibuat oleh para “pemberontak”, dan koalisi kini juga terancam pecah.
Seorang pejabat salah satu partai anggota koalisi Front Pembebasan Nasional (NSF), yang menjadi oposisi utama di bawah kepemimpinan ElBaradei, mengkritik 33 ayat dalam piagam Mansour itu karena dianggap memberikan kekuasaan baru kepada presiden sementara.
“Anda kini seperti seorang munafik. Sepertinya Anda menentang kediktatoran, tapi kediktatoran yang berasal bukan dari kelompok Anda,” kata partai tersebut.
Kelompok-kelompok pelindung HAM juga mengutuk penggunaan kekerasan berlebihan terhadap para pendukung Ikhwanul Muslimin hari Senin lalu, dan menyerukan sebuah investigasi yang independen untuk kasus ini, demikian AFP. (antara/salam-online)