JAKARTA (SALAM-ONLINE): Mendadak, seperti kor paduan suara…mulai di Jakarta hingga ke berbagai daerah mencuat isu ISIS–yang sekarang bermetamorfosa sebagai Islamic State (IS) atau daulah “khilafah”nya Abu Bakar Al-Baghdadi. Tiba-tiba saja dari jajaran pemerintah pusat hingga daerah minta waspadai ISIS.
Bahkan berbagai ormas turut menyatakan hal serupa. Di sejumlah daerah, diberitakan sejumlah ormas bekerjasama dengan aparat setempat menangkal masuknya ISIS ke wilayah mereka.
Dan, isu ini terus “digoreng” dengan sejumlah razia dan penangkapan terkait ISIS, bendera Tauhid ‘Laa ilaaha illallah’ dan stempel Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Penggiringan opini yang berujung pada stigma negatif terhadap Khilafah Islamiyah sama seperti kriminalisasi yang pernah dialamatkan pada ‘Negara Islam’ melalui “NII”.
Gonjang ganjing dan waspada yang dinilai oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso sebagai pengalihan isu belaka. Sementara menurut Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Ustadz Bachtiar Nasir di sejumlah Negara Asean kaget mendengar isu ISIS ini hangat di Indonesia. Ustadz Bachtiar Nasir menyampaikan hal itu dalam pertemuan MIUMI dengan sejumlah ormas Islam untuk menyikap masalah ini, Ahad (10/8), di Jakarta.
Ustadz Bachtiar dengan beberapa cendekiawan dari Indonesia dan negara-negara Asean lainnya baru saja menghadiri sebuah pertemuan di Malaysia. Namun para ulama di negara-negara yang hadir dalam pertemuan tersebut merasa heran dengan informasi bahwa di Indonesia sedang hangat isu ISIS, lantaran di negara mereka masing-masing biasa-biasa saja.
Kita boleh saja waspada atas beragam hal yang jelas-jelas merusak, sesat dan menyesatkan umat dan bangsa ini. Termasuk jika proses untuk menegakkan Khilafah Islamiyah itu tak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi kenapa terhadap hal yang sudah sejak dulu jelas berbahaya, sesat dan menyesatkan umat, pemerintah dan aparat negeri ini tak jua bergerak untuk membasminya? Beberapa aliran dan sekte sesat dan menyesatkan yang jelas-jelas tengah merasuk ke tubuh kaum Muslimin, dibiarkan! Bahkan beberapa gembong aliran dan sekte sesat menyesatkan, termasuk kader-kader baru komunis, masuk ke dalam partai, parlemen dan pemerintahan, tak dipersoalkan! Negara macam apa ini—pengelola dan aparaturnya tidak peka terhadap keadaan sekelilingnya.
Mencuatnya isu ISIS dan ajakan untuk mewaspadainya, perlu kehati-hatian agar jangan sampai sikap dan tindakan kita itu justru menolak tegaknya Khilafah Islamiyah dalam arti sebenarnya yang bahkan diikuti oleh kebencian terhadap simbol-simbol Islam seperti pelecehan atas bendera Tauhid Laa ilaaha illallah dan stempel (logo) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Khat kalimat Tauhid dan tulisan Allah, Rasul dan Muhammad (shallallahu ‘alaihi wa sallam) itu bukan kepunyaan kelompok tertentu, tetapi merupakan simbol yang pernah digunakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Jadi, bendera dan stempel Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam itu milik umat Islam. Membakar dan melecehkannya sama saja memproklamirkan ‘perang’ terhadap Islam dan kaum Muslimin.
Jadi, penafian terhadap Khilafah Islamiyah (Khilafah ‘ala minhajin-Nubuwwah) yang telah disampaikan lewat lisan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan pelecehan terhadap simbol-simbol Islam seperti bendera, juga adalah hal yang harus diwaspadai. Jangan salahkan jika di kalangan umat Islam menyatakan ada pihak-pihak tertentu yang membonceng isu ISIS ini untuk proyek dan agenda mereka sekaligus sebagai upaya pengalihan isu seperti dikatakan Jenderal (Purn) TNI Djoko Santoso tersebut.
Djoko Santoso menanggapi sinis terkait kekhawatiran dengan adanya ISIS di Indonesia sebagai pengalihan isu belaka.
“Apa ada orang Irak di sini. Ini kan bukan tanahnya orang Irak, itu satu pengalihan perhatian dari masalah yang dihadapi bangsa ini,” katanya kepada Okezone, Selasa (12/8/2014).
Ia pun tak meragukan kalau ISIS itu hanya sekadar pengalihan isu dari berbagai persoalan yang sedang terjadi di negeri ini, dimana negara tengah sibuk dengan urusan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemberantasan korupsi.
“Itu bagian dari bentuk pengalihan, tapi kita juga harus tetap waspada gitu ya. Bukan kita mengabaikan, tapi juga mewaspadai itu pengalihan isu juga,” tegasnya.
Penegasan mantan Panglima TNI ini tentu tak sekadar pernyataan ‘sambil lewat’. Sebagai orang yang belum lama meninggalkan posisi penting dan puncak di jajaran TNI, tentu pernyataan dan informasi yang diperoleh Djoko Santoso punya nilai dan bobot khusus. ***