Terkait Larangan Asyuro Syiah, Wali Kota Bogor Minta Pihak yang Kontra Pahami Latar Belakangnya

BOGOR (SALAM-ONLINE): Wali Kota Bogor Bima Arya merespon para pengritiknya terkait Surat Edaran yang dikeluarkan pihaknya yang melarang acara perayaan Asyuro yang digelar kaum Syiah. Ia meminta kepada pihak yang kontra, yang menganggap larangan itu berlebihan, agar memahami latar belakang mengapa pihaknya mengeluarkan surat larangan kegiatan Asyuro Syiah pekan lalu itu.

“Kalau surat itu dilihat hanya sebagai satu lembaran yang kemudian tidak dipahami latar belakangnya, itu memang bisa menimbulkan berbagai macam tafsiran,” ujarnya saat melakukan audiensi dan dialog di Balai Kota Bogor, Senin (26/10) dengan sejumlah jurnalis dari berbagai media dan ormas Islam di antaranya MUI, FORKAMI dan ANNAS,

Namun, menurut Bima, intinya, sebagai kepala daerah adalah kewajibannya untuk selalu berkomunikasi dengan para tokoh agama, para ulama di kota bogor, untuk menyikapi berbagai persoalan yang ada di kota Bogor.

“Dan adalah juga tanggung jawab saya untuk memastikan bahwa di Bogor tidak ada hal-hal yang bisa membahayakan kerukunan hidup beragama, tidak membahayakan keselamatan warga saya,” tandasnya.

Karena itu, kata Bima, setiap informasi apapun yang mengancam kenyamanan beribadah, mengancam kesatuan warga, itu pasti direspon pihaknya segera.

“Terkait dengan peristiwa (surat larangan kegiatan Asyuro Syiah) itu, berawal saya mendapatkan informasi dari lapangan bahwa akan diselenggarakan oleh satu kelompok pengajian peringatan Asyuro di situ, dan ada suara yang meminta peringatan itu tidak diadakan,” ungkap Bima.

Dan yang jadi perhatian pihaknya, ujar Bima, karena peringatan itu juga direncanakan tidak dalam skala kecil, tetapi dalam skala besar, dan akan mendatangkan atau mengundang juga jamaah dari luar.

“Setiap kegiatan apapun yang berpotensi untuk meresahkan warga atau menimbulkan konflik tentunya kita sikapi dengan sangat cermat. Nah di situ kemudian kami pun terus memantau perkembangan sehingga berdasarkan analisis dan kesepakatan dari Muspida, dalam hal ini kepolisian dan Kodim, kita menyepakati bahwa sebaiknya acara tersebut tidak diadakan,” terangnya.

Bima mengungkap, larangan kegiatan Asyuro Syiah itu disampaikan oleh pihak Muspida yang mendatangi langsung penanggung jawab acara, Abdullah Assegaf, di lokasi. Kemudian disepakati, bahwa tidak akan diadakan acara itu.

Tapi, lanjut Bima, pada Kamis malam, 22 Oktober 2015, pihaknya mendapatkan informasi, bahwa acara tetap diadakan.

“Karena berdasarkan informasi dan komunikasi yang terus dibangun dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak MUI dan Muspida, kami memandang hal itu sebagai suatu hal yang membahayakan dan meresahkan,” jelasnya.

Ia mengatakan, adalah kewajiban pihaknya juga untuk mendengarkan semua aspirasi dan memantau seluruh perkembangan yang bisa mengganggu keamanan.

“Karena itu saya meminta kepada aparat, dalam hal ini Satpol PP dan juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyampaikan bahwa acara tidak dapat dilanjutkan, tapi tentunya harus ada keputusan yang didasarkan pada dokumen yang resmi, tidak sebatas imbauan lisan. Itulah kemudian saya menandatangani surat (larangan) itu untuk memastikan bahwa kegiatan (asyuro Syiah) tersebut tidak dilanjutkan,” tegasnya. (mus/salam-online)