Hamas Desak Pemerintah Palestina Cabut Sanksi atas Gaza atau Mundur
GAZA (SALAM-ONLINE): Kelompok Hamas Palestina pada Sabtu (2/12/2017) meminta pemerintah Palestina yang dipimpin Fatah di Ramallah untuk mencabut sanksinya terhadap Jalur Gaza atau mengundurkan diri.
Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa Otoritas Palestina (PA) telah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap Jalur Gaza sesuai kesepakatan rekonsiliasi di Kairo pada Oktober lalu.
“Namun, PA terus memberlakukan sanksi tidak adil terhadap rakyat kami dan gagal memulihkan keretakan dan melaksanakan kesepakatan yang telah di capai di Kairo,” ungkap pihak Hamas dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Anadolu Agency, Sabtu (2/12).
Hamas mendesak pemerintah Palestinadi Ramallah untuk “sepenuhnya mengemban tugas dan tanggung jawabnya, termasuk mencabut sanksi (terhadap Gaza) atau mengajukan pengunduran dirinya”. Tidak ada komentar dari pemerintah Ramallah atas gugatan tersebut.
Pada April lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang berasal dari Fatah mengambil tindakan yang bersifat hukuman terhadap Gaza sebagai cara untuk menekan Hamas agar gerakan perlawanan ini menyerahkan kontrolnya atas Gaza.
Bentuk hukuman tersebut termasuk pemotongan gaji pegawai yang berbasis di Gaza sebesar 30 persen, mengurangi pasokan listrik ke wilayah Gaza, dan memaksa sekitar 6.000 pegawai untuk pensiun.
Pada Oktober lalu, Hamas dan Fatah—dua gerakan politik terkemuka Palestina—menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi yang bersejarah di Kairo. Kesepakatan rekonsiliasi ini bertujuan untuk memulihkan keretakan antara keduanya selama satu dekade lamanya, yakni setelah Hamas memenangkan pemilu dan mengambil alih Gaza dari Fatah pada 2007.
Meskipun ada tanda-tanda pemulihan hubungan antara kedua faksi tersebut, namun pemerintah yang berbasis di Ramallah belum mencabut sanksi yang telah diberlakukannya terhadap Gaza yang menjadi tanah kelahiran Imam Syafi’i itu. (MNM/Salam-Online)
Sumber: Anadolu Agency