Hamas dan Fatah Tolak Kunjungan Wapres AS ke Timur Tengah
SALAM-ONLINE: Para pejabat Palestina dari kelompok Fatah maupun Hamas, Sabtu (20/1/18), menolak kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, ke Timur Tengah.
“Kunjungan Pence ke kawasan ini tidak bisa diterima karena dia adalah pendukung buta ‘Israel’,” kata Osama Qawasmi, juru bicara Fatah di Tepi Barat.
Qawami menyerukan perlawanan massal di Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur terhadap pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota wilayah jajahan Zionis “Israel”.
Qawami mendesak negara-negara Arab agar tidak menerima kedatangan Pence sebagai balasan atas pengakuan Amerika Serikat soal Yerusalem serta karena keputusan Amerika Serikat untuk meghentikan bantuan keuangan kepada Badan Pekerja dan Pemulihan PBB bagi Pengungsi Palestina (UNRWA).
“Tidak ada pembenaran untuk menerima pejabat Amerika Serikat (Pence) itu, sejak pernyataannya mengukuhkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota ‘Israel’,” kata Fawzi Barhoum, juru bicara Hamas.
Pence dijadwalkan mengunjungi Mesir, Yordania dan wilayah Palestina yang dijajah Zionis “Israel”. Kunjungan itu direncanakan dalam waktu empat hari. Namun, Pence tidak akan melakukan pertemuan dengan pejabat-pejabat Palestina, yang menunjukkan kebuntuan dalam upaya pemerintahan Presiden AS Donald Trump menjembatani perdamaian antara Palestina dan “Israel”.
Trump Desember 2017 lalu mengumumkan klaim sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota “Israel” dan akan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke kota itu.
Walau mengakui Yerusalem sebagai ibunkota “Israel”, namun Amerika Serikat tidak serta-merta bisa memindahkan Kedutaan Besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, melainkan masih memerlukan proses cukup panjang jika keinginan itu ingin diwujudkan.
Pengakuan Trump itu mengundang kemarahan secara luas dan kecaman dari banyak negara.
Ketegangan kembali muncul menjelang lawatan Pence ketika Amerika Serikat, Selasa, mengumumkan akan menarik 65 juta dolar dari 125 juta dolar AS untuk rencana bantuan kepada pengungsi Palestina melalui badan PBB, UNRWA. (*)
Sumber: Antara