Presiden Palestina: AS Berusaha Pisahkan Gaza dari Tepi Barat
“Deal of Century” milik Presiden Trump bertujuan untuk “melemahkan aspirasi nasional Palestina”, kata Presiden Palestina.
RAMALLAH (SALAM-ONLINE): Kepresidenan Palestina pada Senin (18/6/2018) mengungkapkan AS sedang berusaha untuk secara permanen memisahkan Jalur Gaza dari Tepi Barat dengan dalih intervensi “kemanusiaan”. Oleh karenanya, pihak Palestina akan melanjutkan untuk menekankan penolakan total terhadap rencana perdamaian backchannel AS yang dikenal sebagai “Kesepakatan Century” itu.
“Rakyat dan kepemimpinan Palestina tidak akan mengakui legitimasi dari setiap rencana AS atau ‘Israel’ yang memisahkan Jalur Gaza dari Tepi Barat dengan kedok ‘bantuan kemanusiaan’,” kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas melalui juru bicara Kepresidenan, Nabil Abu Rudeineh, dalam pernyataan Senin (18/6), lansir kantor berita Anadolu Agency.
“Skema ini,” tambah pernyataan itu, “bertujuan untuk melemahkan proyek nasional Palestina dengan mengubah situasi Gaza menjadi masalah kemanusiaan yang ketat”.
Harian penjajah “Israel” Haaretz mengutip sumber tanpa nama mengatakan bahwa pemerintah AS berusaha meyakinkan negara-negara Teluk kaya minyak untuk menginvestasikan ratusan juta dolar dalam proyek-proyek ekonomi di Jalur Gaza yang diblokade dan Semenanjung Sinai utara Mesir.
Menurut surat kabar itu, rincian rencana perdamaian AS tersebut kemungkinan akan diresmikan pekan ini oleh Penasihat Presiden AS Donald Trump yang juga menantu laki-lakinya, Jared Kushner—seorang Yahudi—dan Penasihat Trump di wilayah jajahan “Israel”, Jason Greenblaat.
Kedua pria itu dikabarkan akan memulai tur di wilayah yang akan mencakup Qatar, Arab Saudi, Yordania dan Palestina jajahan Zionis dalam beberapa waktu pekan ini.
Menurut pernyataan pejabat Palestina, Washington berusaha memaksakan kehendak politik yang akan mencakup pembentukan negara Palestina yang terpotong di Gaza. Sementara Tepi Barat akan mendapatkan otonomi terbatas.
Dengan rencana seperti itu, mereka mengatakan, pihak penjajah “Israel” akan tetap mengendalikan seluruh kota Yerusalem.
Wilayah Palestina tegang sejak AS memindahkan kedutaan wilayah jajahan “Israel” dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 14 Mei 2018 lalu.
Palestina menginginkan Yerusalem Timur—yang diduduki “Israel” sejak 1967—sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan. (S)
Sumber: Anadolu Agency