Usulannya Ditolak, Perwakilan Rezim Suriah Tinggalkan Pertemuan Komite Konstitusi
Juru bicara oposisi mengatakan delegasi rezim mempresentasikan tiga item agenda baru yang ditolak forum Komite Konstitusi
JENEWA (SALAM-ONLINE): Pertemuan Komite Konstitusi Suriah pada Senin (25/11/2019) di Jenewa tidak berlanjut ketika delegasi rezim Basyar Asad walk out pada hari pertama perundingan putaran kedua.
Delegasi rezim mengusulkan tiga item baru dalam agenda pertemuan. Tapi kemudian meninggalkan tempat ketika usulan mereka ditolak oleh forum, di antaranya diikuti oleh beberapa perwakilan LSM lokal dan pihak oposisi.
Komite Konstitusi Suriah—yang terdiri dari oposisi, masyarakat sipil dan rezim Asad—difasilitasi PBB, mulai bekerja pada 20 November 2019 di Jenewa.
Komite tersebut diberi mandat oleh PBB untuk menyiapkan dan merancang persetujuan rakyat atas reformasi konstitusi yang membuka jalan bagi penyelesaian konflik politik di Suriah.
Juru bicara oposisi Yahya Al-Aridi seperti dilansir kantor berita Anadolu, Senin (25/11) mengatakan kepada wartawan bahwa pertemuan hari pertama itu dibatalkan.
“Tidak ada kesepakatan tentang program ini, termasuk jadwal yang akan dibahas pada pertemuan itu,” katanya.
Aridi mengatakan delegasi rezim ingin membahas bagaimana memerangi terorisme, mencabut sanksi dan mengutuk operasi Turki di Suriah utara. Aridi menyebut Perjanjian Adana sudahn jelas terkait masalah ini.
Ankara dan Damaskus sudah menandatangani Perjanjian Adana mengenai terorisme pada 1998 yang bertujuan meredakan kekhawatiran Ankara atas kehadiran kelompok teror PKK di Suriah.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mempertahankan perjanjian tersebut untuk memungkinkan pasukan Turki melakukan operasi di wilayah Suriah dekat perbatasan Turki.
Aridi juga mengatakan, apa yang diusulkan (oleh rezim) adalah sesuatu yang hanya bersifat politis.
Dia mengungkapkan bahwa serangan rezim di Idlib Suriah dapat dikatakan memiliki tujuan untuk merusak upaya Komite Konstitusi dalam menyelesaikan konflik di negara itu.
“Serangan (rezim) di Idlib harus diakhiri untuk mencapai hasil konkret dari pertemuan Komite,” katanya.
Aridi menambahkan bahwa dengan meninggalkan pertemuan itu, rezim berusaha untuk mengulur-ulur waktu. Dia berharap perwakilan rezim kembali mengikuti pertemuan pada Selasa (26/11).
Seperti diketahui, Suriah dilanda perang sejak Maret 2011. Ketika itu rezim Asad melakukan aksi kekerasan terhadap warga Suriah yang berunjuk rasa memprotes ‘kebijakan’ zalim yang dilakukan dalam kurun puluhan—termasuk saat ayahnya, Hafez Asad—berkuasa.
Sejak itu, lebih dari 5 juta warga sipil telah menjadi pengungsi. Turki menampung sekitar 3,6 juta pengungsi, lebih banyak dari negara mana pun di dunia. (mus/salam)
Sumber: Anadolu Agency