JAKARTA (SALAM-ONLINE): Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal Natunal aneh dan tidak wajar.
Pernyataan yang dimaksud adalah mengenai rezim komunis Cina yang akan menjadi investor terbesar untuk pembangunan ibu kota baru. Untuk itu, dia meminta agar masalah di Natuna tidak dibesar-besarkan.
“Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin-lah. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu,” kata Luhut di kantornya, Jumat (3/1/20).
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai pernyataan itu tidak wajar mengingat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedang dilanggar oleh asing di perairan Natuna.
“Tetap tidak wajar Luhut minta tak diributkan pelanggaran Cina di Natuna,” tulisnya dalam akun Twitter, Ahad (5/1/2020).
Ketidakwajaran itu lantaran ibu kota baru belum memiliki payung hukum resmi sehingga belum bisa diketahui pendanaan resmi ibu kota baru berasal dari mana.
“(Soal) Natuna? Soal keutuhan dan kedaulatan NKRI!” kata HNW. (S)