SALAM-ONLINE.COM: Wacana penundaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah bukanlah hal yang diinginkan rakyat. Karena rakyat lebih ingin kesejahteraan dan perekonomian mereka membaik.
“Bukan Pemilu ditunda, tetapi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang harus ditunda,” kata pengamat politik Universitas Syiah Kuala, Saifuddin Bantasyam, dikutip redaksi dari Kantor Berita RMOLAceh, Kamis (24/3/2022).
Pasalnya, pembangunan ibu kota baru itu bukan hal yang mendesak. Selain itu, Indonesia sedang bergelut dengan masalah ekonomi dan kesehatan.
“Pembangunan ibu kota baru itu juga menghabiskan dana lebih dari Rp 400 triliun,” ujar Saifuddin.
Untuk itu, Saifuddin menegaskan seharusnya isu penundaan Pemilu tidak pernah muncul.
“Ide itu merupakan ide liar dan bersifat main-main,” kata Saifuddin.
Menurut Saifuddin, konstitusi juga sudah mengatur pesta demokrasi itu berlangsung lima tahunan. Karena itu, tidak ada alasan apapun untuk menunda Pemilu.
Bahkan, kata Saifuddin, berdasarkan survei masyarakat tidak ingin Pemilu ditunda. (rmol)