Taliban Umumkan ‘Pemerintahan Sementara’ Afghanistan

SALAM-ONLINE.COM: Hanya beberapa pekan setelah mengambil alih ibu kota Kabul, Taliban pada Selasa (7/9/2021) mengumumkan “pemerintah sementara” Afghanistan yang akan dipimpin oleh Mullah Mohammad Hassan Akhund.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengumumkan 33 anggota kabinet yang telah lama ditunggu-tunggu satu hari setelah Taliban mengatakan mereka telah mengambil kendali penuh atas negara itu.

“Mullah Abdul Ghani Baradar dan Mullah Abdul Salam Hanafi ditetapkan sebagai wakil Akhund,” kata Mujahid dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Informasi Kabul, Selasa (7/9/2021).

Kepala jaringan Haqqani, Sarajuddin Haqqani, akan menjadi penjabat menteri dalam negeri, dan Amir Khan Muttaqi ditunjuk sebagai penjabat menteri luar negeri.

Mullah Yaqoob ditunjuk sebagai penjabat menteri pertahanan dan Zabihullah sebagai penjabat menteri kebudayaan dan komunikasi.

Setelah fase satu hari ini, lebih banyak pejabat kementerian akan ditunjuk pada fase dua, kata Zabihullah, seraya menambahkan bahwa kementerian urusan perempuan sedang dipertimbangkan.

Hassan Akhund, anggota pendiri Taliban dan kepala dewan kepemimpinan berpengaruh atau Rehbari Shura, mengatakan mereka memasukkan orang-orang dari latar belakang etnis yang berbeda dalam pemerintahan sementara, tanpa diskriminasi.

Anggota Kabinet

Mohammad Yaqoob Mujahid, putra pendiri dan pemimpin tertinggi Taliban Mullah Omar Rahimahullah, sementara memimpin kementerian pertahanan.

Anggota kabinet sementara lainnya seperti dilansir Kantor Berita Anadolu, Selasa (7/9/2021) adalah Amir Khan Muttaqi (Menteri Luar Negeri), Abas Stanikzai (Wakil Menteri Luar Negeri), Qari Din Hanif (Menteri Ekonomi), Mawlawi Noor Mohammad Saqib (Menteri haji dan urusan agama), Mawlawi Abdul Hakim Sharie (Menteri Kehakiman), Hidayatullah Badri (Menteri Perdagangan), Mullah Noorullah Noori (Menteri Perbatasan dan Urusan Kesukuan), Mullah Mohammad Younus Akhundzada (Menteri Rehabilitasi dan Pembangunan Pedesaan), Mullah Abdul Manan Omari (Menteri Pekerjaan Umum), Mullah Mohammad Esa Akhund (Menteri Pertambangan dan Perminyakan), Mullah Abdul Latif Mansoor (Menteri Air dan Energi), Mullah Hamidullah Akhundzada (Menteri Penerbangan Sipil dan Transportasi), Maulvi Noorullah Munir (Menteri Pendidikan), Abdul Baqi Haqqani (Mneteri Perguruan Tinggi), Najibullah Haqqani (Menteri Telekomunikasi), Khalilurahman Haqqani (Menteri Pengungsi), Abdul Haq Wasiq (Kepala Intelijen), Haji Mohammad Idris (Kepala Bank Sentral), Ahmad Jan Ahmadi (Kepala Kantor Administrasi), Khairullah Khairkhwaha (Direktur Kementerian Informasi dan Budaya), Haji Mullah Mohammad Fazil Mazlum (Wakil Sementara Menteri Pertahanan), Qari Fasihuudin Loi (Kepala Staf), Mullah Abdul Haq Akhund (Wakil Sementara Kontra-Narkotika dan Dalam Negeri), Rahmatullah Najib (Wakil Direktur Intelijen), Taj Mir Jawad (Wakil Direktur Intelijen Militer) dan Maulavi Noorud Din Jalali (Wakil Menteri Dalam Negeri Sementara).

Pengakuan Global

Zabihullah Mujahid berharap pemerintahan baru ini akan diakui oleh dunia internasional, khususnya dunia Muslim dan negara-negara tetangga.

“Kami sangat ingin berkolaborasi dengan semua orang, bahkan AS, yang kami perjuangkan selama 20 tahun,” harapnya.

Namun, dia menuduh AS dan pemerintah sebelumnya menabur perpecahan sosial, yang menurutnya, “tidak akan ditoleransi mulai sekarang”.

Taliban memasukkan orang-orang dari banyak kelompok etnis dalam susunan pemerintahan barunya, kata Mujahid. Dia mengutip contoh Qari Fasihuddin, penduduk asli Badakhshan yang berada di kabinet sementara ini.

Propaganda

Mujahid menolak klaim media yang mengatakan Pakistan membantu Taliban merebut Lembah Panjshir, daerah terakhir di luar kendali mereka. “Ini adalah kelanjutan dari 20 tahun propaganda melawan Taliban,” ujarnya.

“Taliban telah menjadi sasaran propaganda gelap selama dua dekade terakhir, dan kami tidak akan menerima ini sekarang,” tambahnya.

Ditanya tentang pertemuan di Kabul yang dibubarkan oleh pasukan keamanan Taliban, dia mengatakan itu adalah bagian dari propaganda Barat yang bertujuan untuk merusak reputasi Taliban. (S)