JAKARTA (SALAM-ONLINE): Kabar akan dihapusnya Kementerian Agama dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) mengundang kritik.
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Sulton Fatoni, mengatakan, keberadaan Kementerian Agama tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang bangsa Indonesia, tepatnya perebutan ideologi bangsa pascakemerdekaan.
“Sejarah bangsa ini masih mudah ditelusuri dan dibaca, termasuk sejarah keberadaan Kementerian Agama yang sangat berkaitan dengan perdebatan tentang Pancasila, Islam, Nasionalisme, Komunisme dan Sekulerisme. Saya yakin duet Jokowi-JK tidak akan menghapus Kementerian Agama,” kata Sulton di Jakarta, seperti dikutip jpnn.com, Selasa (16/9).
Wacana penghapusan Kementerian Agama mencuat setelah Jokowi dan JK mengumumkan postur kabinet di pemerintahannya, Senin (15/9/2014) malam.
Dari 34 posisi beredar kabar tidak terdapat Kementerian Agama. Kementerian Agama dikabarkan akan diganti diganti dengan Kementerian Wakaf, Haji dan Zakat.
“Saya ingat pernyataan Kiai Wahid Hasyim, salah seorang pendiri Republik ini, bahwa Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara,” tegasnya.
Selain itu, penghapusan Kementerian Agama, jika nantinya benar dilakukan, dikhawatirkan akan memicu terbukanya problem lama anak bangsa atas perebutan ideologi negara. “Ingat, sejarah juga mencatat siapa saja yang setuju dan tidak setuju saat Kementerian Agama dibentuk puluhan tahun lalu,” tandas Sulton.
Mengenai Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat yang menurut wacana sebagai pengganti Kementerian Agama, menurut Sulton ide itu hanya akan mendorong terjadinya pendangkalan substansi Kementerian Agama.
“Kementerian Agama itu menyangkut ideologi masyarakat Indonesia, sedangkan Kementerian Wakaf Haji dan Zakat tak jauh-jauh dari urusan materi. Selama ini soal materi kan sudah ada yang ngurus?” pungkas Sulton. (fat/jpnn)
salam-online