JAKARTA (SALAM-ONLINE): Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Dr Din Syamsuddin meminta pemerintah agar bersikap adil dalam menangani konflik antar umat beragama.
“Sekali Pemerintah tidak berkeadilan dalam menegakkan hukum dalam menyelesaikan masalah antar umat beragama, ini akan bisa memicu aksi dan reaksi besar dari umat,” ujar Din saat konferensi pers di kantor MUI Pusat, Kamis (15/10).
Din minta pemerintah agar dalam menegakkan hukum secara berkeadilan tanpa pandang bulu.
“Saya pesankan kepada pemerintah untuk menegakkan hukum secara berkeadilan tanpa pandang bulu. Ini menjadi program besar, pemerintah harus mempunyai aturan yang tegas guna menjalin kerukunan keduanya,” tambah Din.
Mengenai kerukunan umat beragama dan kebebasan beragama, menurut Din, harus ada pengaturannya yang lebih baik lagi. Hal ini dilakukan agar pertikaian tidak terulang.
Dalam peristiwa Aceh Singkil, Din juga menghimbau kepada seluruh umat beragama, baik Islam maupun Kristen, untuk tidak melakukan tindak kekerasan antar sesama yang dinilai dapat merusak norma-norma yang ada.
“Di kecamatan tersebut mayoritas Islam, di sana terdapat tempat ibadah lain yang terlalu banyak, ini merupakan picu. Begitu pula seandainya mayoritas beragama Kristen, ternyata umat Islam membangun banyak masjid, pasti juga tidak disukai, ini merupakan faktor picu,“ jelasnya.
Ia menuturkan bukan hanya non-Muslim saja yang mengalami hal demikian, tetapi umat Islam justru sering mengalami kendala dalam melaksanakan ibadahnya.
“Umat Islam juga mengalami banyak kendala di Bali, Kupang. Ada beberapa masjid tidak boleh berdiri, nah maka jangan menganggap kalau di komunitas Islam itu ditolak, jangan dianggap tidak toleran. Insya Allah umat Islam sangat toleran,” tegas Din. (EZ/salam-online)