JAKARTA (SALAM-ONLINE): Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menyesalkan sikap pasif Presiden Joko Widodo terkait kasusdugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok).
Menurutnya, apa yang diucapkan Ahok, tak hanya menista Islam, tapi juga mengancam Pancasila, sila Ketuhananan yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia.
Namun, ujarnya, sikap diam dan pembiaran Presiden telah membangun interpretasi publik, terutama umat Islam bahwa Presiden melindungi arogansi dan perbuatan penistaan terhadap ayat suci Al-Qur’an yang dilakukan oleh Gubernur DKI.
“Ada kesan Presiden telah mencontohkan kepada warga negara, ‘salah atau benar teman harus dibela dan dilindungi’,” ujar Al Muzammil dalam keterangan persnya.
Dengan sikap kenegarawanan, dia menyarankan Presiden Jokowi untuk menyampaikan posisi sikap tegasnya sebagai Kepala Negara bahwa siapapun penista agama, pemecah persatuan bangsa, harus diproses secara hukum, meskipun dalam rangkaian pemilihan kepala daerah.
PKS berharap Presiden lebih aktif dan secara terbuka meminta Kapolri untuk memproses secara hukum karena negara Indonesia adalah negara hukum.
“Pasifnya Presiden dalam kasus ini bernilai negatif bagi publik, terutama umat Islam. Sikap tegas dan keberpihakan Presiden terhadap kebenaran dan hukum ini sangat penting untuk menjaga keutuan bangsa Indonesia,” tandasnya.
Sumber: RMOL.co