JAKARTA (SALAM-ONLINE): Umat Islam Indonesia berkewajiban untuk mendukung kekuatan politik Islam agar turut menentukan kebijakan-kebijakan politik di tanah air. Caranya adalah dengan mendukung partai-partai Islam dalam pemilihan legislatif, pilkada serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Demikian disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc dalam rilisnya yang dibagikan kepada wartawan, Selasa (14/3).
Menurut Menkumham dan Perundang-undangan di era Gus Dur dan SBY ini, umat Islam tidak cukup hanya unjuk kekuatan dengan aksi damai, zikir dan doa tanpa langkah-langkah nyata untuk membangun kekuatan politik Islam di negeri ini.
“Aksi damai, shalat jamaah, zikir dan do’a memang penting, namun jangan dilupakan adanya usaha-usaha nyata untuk membangun kekuatan politik yang tangguh,” ujarnya mengingatkan.
Adalah kontradiksi, terangnya, jika umat Islam menjalankan ibadah menurut tuntunan Islam, namun dalam politik mendukung kekuatan politik sekular, yang tak jarang bukan hanya tidak simpatik kepada Islam dan umatnya, tetapi juga bersifat anti Islam.
“Kekuatan politik Islam yang wajib didukung itu adalah kekuatan ‘moderat’ yang menempatkan Islam dan umatnya berada dalam posisi “ummatan wasathan” (yang berada di tengah), bukan kekuatan ekstrem, apa lagi yang bersifat intoleran terhadap perbedaan,” kata mantan Mensesneg ini.
Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan Islam “moderat” ini menjunjung tinggi asas-asas Islam, etika dan moralitas Islam yang bertumpu pada prinsip keadilan bagi semua.
Menurut Yusril, dalam tiga tahun terakhir ini, umat Islam sama-sama merasakan di era kebebasan yang luar biasa ini, namun orang juga leluasa menista dan merendahkan Islam melalui berbagai media.
“Sementara tidak terlihat ada upaya-upaya dari penguasa untuk memberikan edukasi dan menghentikannya. Pemerintahan yang tidak simpati kepada Islam, jangan diharapkan akan bersikap adil dan mengayomi Islam dan umatnya,” ujar Yusril.
Karena itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengajak umat Islam untuk membangun kesadaran bersama perlunya kaum Muslimin memiliki kekuatan politik Islam yg signifikan agar arah politik umat ke depan bersifat lebih Islami.
“Partai Bulan Bintang adalah salah satu kekuatan politik Islam moderat yang dalam dua kali pemilu legislatif tidak mempunyai wakil, baik di DPR maupun di Pemerintahan di pusat, sehingga kami tidak dapat berbuat apa-apa secara politik dalam membela kepentingan Islam dan umatnya,” ungkapnya.
Karenanya, kata Yusril, pihaknya kini tengah berbenah diri untuk memperkuat posisi politik pada 2019 mendatang.
“Kalau kekuatan politik Islam semuanya tenggelam, benteng kita untuk menjaga Islam dan juga menjaga Negara Kesatuan RI akan pupuslah sudah. Kami PBB, kami Islam dan kami Nasionalis. Kami cinta agama kami dan kami cinta kepada bangsa dan negara kami…,” tegasnya. (MN Malisye/salam-online)