Jakarta (salam-online.com): Benarkah Partai Golkar yang semula mendukung kenaikan harga BBM kini berbalik menolak? Adalah Politisi Golkar yang juga anggota DPR, Bambang Soesatyo, menyatakan menolak kenaikan harga BBM yang direncanakan pemerintah 1 April mendatang.
Meski penolakan ini baru disuarakan oleh Bambang Soesatyo, akankah Partai Golkar mengikuti anggota koalisi partai pemerintah lainnya, yaitu PKS? Seperti diketahui, PKS adalah partai anggota Setgab Koalisi bersama pemerintah yang menolak kenaikan harga BBM–sesuatu yang membuat Partai Demokrat menjadi “murka” karena menganggap partai Hidayat Nur Wahid ini nyeleneh–padahal berada dalam satu koalisi dengan Partai demokrat dan lainnya.
Menurut Soesatyo, ia menolak kenaikan harga BBM setelah melihat rakyat menolak. “Walau katanya Golkar dikabarkan dukung kenaikan BBM, tapi saya tidak percaya. Saya yakin Golkar adalah suara rakyat dan rakyat menolak kenaikan BBM, maka saya selaku kader Golkar dan pribadi, juga menolak.
Menurutnya, alasan pemerintah menaikkan harga BBM tidak mendasar dan tak beralasan. “Makanya saya menolak kenaikan BBM,” kata Bambang. Ia menyatakan ini dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan membahas kenaikan harga BBM bersubsidi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/3/12).
Menurutnya, kalau kenaikan BBM subsidi dilakukan untuk menyelamatkan defisit anggaran, maka sangat tidak beralasan. Pemerintah bisa mencari tambahan Rp 30 triliun untuk menutup defisit anggaran dengan cara lain.
“Dengan peningkatkan penerimaan pajak, cost recovery dikurangi, penghematan anggaran belanja dan pengeluaran pemerintah, serta pengetatan distribusi BBM subsidi maka Rp 30 triliun bisa kita dapatkan,” ujar Bambang.
Bambang mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM subsidi membuat biaya yang ditanggung masyarakat lebih besar. Belum lagi program bantuan langsung tunai (BLT) Rp 150 ribu per bulan yang hanya untuk pencitraan pemerintah saja.
Jika demikian, sudah seharusnya, tak hanya Bambang Soesatyo seorang dalam Partai Golkar yang menolak. Jika benar-benar ingin berpihak pada rakyat, seperti dikatakan Bambang, maka sudah sepatutnya Golkar pun menolak dan memberi solusi jitu untuk mengatasi anggaran yang defisit, di antaranya menghemat anggaran (tidak boros), pengetatan distribusi BBM, peningkatan penerimaan pajak, dan jangan dikorup!